PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB KUNCI UTAMA WUJUDKAN KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JAWA BARAT

Berbicara masalah kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tentunya bukan hal yang baru, hal tersebut sudah ada sejak manusia lahir ke bumi ini baik secara individu, berkelompok sampai pada akhirnya manusia bersepakat untuk membentuk suatu Negara dan Pemerintahan, tetapi untuk mewujudkan semua itu tentunya bukan hal yang mudah dan tidak semudah membalikan telapak tangan karena sangat berkaitan dengan faktor manusia, faktor manusia merupakan faktor yang paling penting dalam pembangunan, coba saja kita renungkan apabila faktor manusia ini tidak dikelola dengan baik niscaya akan menimbulkan berbagai macam persoalan seperti pengangguran, kriminalitas, dan masalah-masalah sosial lainnya yang akan mengganggu terhadap jalannya roda pembangunan.
Disamping hal tersebut meskipun saat ini kita berada dalam abad teknologi dan sudah dikatakan modern, dimana semua kegiatan manusia telah dipermudah oleh mesin tetapi faktor manusia tetaplah sangat menentukan karena manusia itu sendiri adalah sebagai objek sekaligus pelaku dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan. Oleh karena itu tidak bisa ditawar-tawar lagi, apabila kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat ingin segera terwujud maka kuncinya adalah pelaksanaan program Kependudukan dan KB di Jawa Barat mutlak harus menjadi prioritas utama dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, karena apabila hal ini dibiarkan, maka akan tampak kesenjangan sosial dalam lingkungan bermasyarakat seperti ledakan penduduk yang semakin hebat, kemiskinan yang terus bertambah, pengangguran semakin meningkat, lahan-lahan produktif akan berubah fungsi menjadi pemukiman-pemukiman baru sehingga dapat berimplikasi luas terhadap peradaban/kelangsungan hidup manusia, khususnya keluarga akan makna norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera, sekaligus akan sulit sekali untuk bisa mewujudkan Keluarga Berkualitas Tahun 2015 di Provinsi Jawa Barat.
Berbagai masalah kependudukan yang dihadapi saat ini di Provinsi Jawa Barat, baik dari aspek kuantitas, kualitas, maupun penyebarannya memerlukan penanganan yang komprehensif melalui strategi pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan memperhatikan penduduk sebagai titik sentral pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan peningkatan kesejahteraan yang lebih baik, bukan semata-mata ditunjukkan untuk perbaikan ekonomi saja, tetapi perlu dilakukan untuk pengembangan SDM yang berkualitas sebagai investasi masa depan. Karena menurut pendapat DR. Djoko Sulistyo, MA (April 2009), jika paradigma pembangunan berubah, maka parameter keberhasilan pembangunan pun turut berubah, yaitu tidak hanya berdasarkan pada naik/turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada naik/turunnya kualitas pelayanan publik serta maju/mundurnya indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, dan gender empowerment measurement.
Sejalan dengan berubahnya waktu dan seiring pula dengan perubahan kebijakan penyelenggaraan dan sistem pemerintahan daerah di Indonesia sudah barang tentu mempunyai dampak pula terhadap pengelolaan Program Keluarga Berencana. Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999 telah memberi warna tersendiri terhadap pengelolaan Program Keluarga Berencana. Sejak hadirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, pada hakekatnya daerah mempunyai kewenangan untuk membangun daerahnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sendiri.
Sampai dengan saat ini pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam pelaksanaan Program KB telah mengakibatkan terjadinya pergeseran kekuasaan pemerintahan yang signifikan, secara pasti kekuasaan pemerintah pusat berkurang, sementara kekuasaan dan kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya meningkat pesat. Transfer kewenangan yang begitu besar ini dalam banyak hal menguntungkan daerah, namun di lain pihak membawa resiko yang besar. Fungsi-fungsi pemerintahan seperti pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pengaturan (regulation), dalam porsi yang lebih besar harus mampu ditangani oleh Pemerintah Daerah. Kegagalan Pemerintahan Daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya akan berbuah pada kekecewaan masyarakat, begitu pula dengan urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana apabila Pemerintah Daerah di Jawa Barat salah menanganinya maka masyarakatlah yang akan terkena dampaknya karena harus hidup di tengah-tengah himpitan manusia dan ekonomi yang tidak terkendali, disamping hal tersebut ancaman dan dampak dari ledakan penduduk sudah dapat dipastikan akan mengancam terhadap kesejahteraan dan kemakmuran sosial yang pada akhirnya akan mempengaruhi pula terhadap peningkatan peradaban manusia Jawa Barat di kemudian hari dan masa-masa yang akan datang.
Dalam rangka proses penyerahan urusan pemerintahan bidang Keluarga Berencana kepada pemerintah daerah ada filosofi yang perlu diperhatikan bersama. Sesuai dengan arah kebijakan desentralisasi, BKKBN sebagai salah satu instansi pemerintah harus menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah dengan Keppres Nomor 32 Tahun 2003 serta diperbaharui lagi melalui Keppres Nomor 9 Tahun 2004 yaitu bahwa penyerahan kewenangan bidang Keluarga Berencana kepada pemerintah daerah dipandang sangat terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat.
Implementasi Keppres tersebut di atas membawa perubahan lingkungan strategis yang mengakibatkan berbagai implikasi terhadap sistem administrasi serta pemerintahan dan pembangunan termasuk pengelolaan program keluarga berencana di Kabupaten/Kota.
Dalam upaya mengantisipasi perubahan lingkungan strategis, terutama setelah diberlakukannya otonomi daerah, penulis memberikan apresiasi yang positif terhadap BKKBN, yang telah berhasil melakukan perumusan kembali visi, misi, dan strategi dasar (grand strategy) dalam pelaksanaan Program Kependudukan KB. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kembali sendi-sendi program yang oleh berbagai kalangan disinyalir melemah dalam era desentralisasi ini.
Melalui upaya ini pula diharapkan kinerja program dapat meningkat dan sasaran-sasaran program KB nasional yang telah ditetapkan dapat dicapai. Melalui visi baru “Seluruh Keluarga Ikut KB”, BKKBN diharapkan menjadi inspirator, fasilitator, dan penggerak program KBN sehingga di masa depan seluruh keluarga di Jawa Barat pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya dapat menerima ide keluarga berencana. Hal ini berarti bahwa setiap pasangan suami-istri melakukan perencanaan keluarga secara matang dan bertanggungjawab sehingga menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Pengertian “Ikut KB” bukan semata-mata menggunakan alat/metode kontrasepsi saja, tetapi menyangkut peran yang sangat strategis dalam pembangunan manusia yaitu melalui upaya pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Sedangkan misi yang diemban oleh BKKBN adalah “Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera”. Upaya melakukan perencanaan keluarga secara cermat ini sejalan dengan upaya-upaya peningkatan kualitas penduduk melalui program pendidikan, kesehatan, dan pembangunan lainnya. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, BKKBN telah berhasil pula merumuskan 5 (lima) strategi dasar yang dimaksudkan untuk memberikan daya ungkit yang besar bagi program KB nasional. Adapaun kelima strategi dasar tersebut adalah:
1) Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB;
2) Menata kembali pengelolaan program KB;
3) Memperkuat SDM operasional program KB;
4) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB; dan
5) Meningkatkan pembiayaan program KB.
Dalam hal ini BKKBN berupaya melaksanakan program yang sejalan dengan perkembangan wacana global, terutama dalam upaya menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan internasional.
Dengan adanya visi, misi dan strategi dasar yang telah dirumuskan dengan baik oleh BKKBN, pertanyaannya sekarang sudah sampai sejauh manakah implementasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah khususnya Jawa Barat dalam menjabarkan kebijakan-kebijakan tersebut karena sehebat apapun perencanaan baik visi maupun misi serta strategi yang dirumuskan Pemerintah Pusat (dalam hal ini BKKBN) tanpa adanya implementasi secara nyata di lapangan maka perencanaan tersebut akan berjalan dengan sia-sia belaka, dalam menyikapi masalah ini tentu jawabannya adalah ada yang sudah dilaksanakan dan ada pula yang belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini menyangkut dengan pola kebijakan yang belum merata hampir di setiap Kabupaten /Kota yang ada di Jawa Barat, salah satu contohnya yaitu dalam menjabarkan grand strategi nomor 2 (dua) dan nomor 5 (lima) yakni : Menata kembali pengelolaan program KB dan Meningkatkan pembiayaan program KB. Penulis beranggapan demikian karena masih ada Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang belum memiliki OPD KB secara utuh artinya hanya ditangani oleh satu dan beberapa bidang saja sementara beban kerja yang harus dilaksanakan sama banyaknya dengan Kabupaten/Kota yang telah memiliki OPD KB secara utuh, coba kita renungkan? bagaimana sibuknya seorang kepala seksi yang harus melaksanakan 4 (empat) macam program yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, karena semua program tersebut adalah menjadi tanggung jawabnya, tentunya hal tersebut sangatlah tidak mungkin, dan kalaupun hal tersebut dapat dilaksanakan tentunya hasil yang didapat tidak akan maksimal karena konsentrasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sudah terbagi dengan urusan-urusan yang lain. Disamping hal tersebut pelaksanaan grand strategi nomor 5 (lima) yaitu: Meningkatkan pembiayaan program KB, belum juga dilaksanakan secara optimal, hal tersebut dapat dilihat dari pembiayaan yang dikucurkan terhadap program KB belum sepenuhnya dapat terealisasi dengan baik sehingga masih banyak program-program yang belum dilaksanakan secara maksimal di lapangan karena tidak ditunjang dan didukung oleh anggaran yang memadai.
Melihat kenyataan seperti ini tentunya kita berharap bahwa pelaksanaan program Kependudukan dan KB di Jawa Barat baik pelaksanaan di tingkat Kabupaten/Kota maupun pelaksanaan di Tingkat Provinsi harus benar-benar dilaksanakan secara profesional artinya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan yang berlaku, karena Urusan Program Keluarga Berencana yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi mencakup pula kewenangan yang bulat dan utuh dalam penyelenggaraannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pada dasarnya menjadi prakarsa sepenuhnya kepala daerah, yaitu yang menyangkut penentuan: kebijaksanaan, perencanaan, segi pembiayaan dan perangkat pelaksana.
Oleh karena itu Program KB seharusnya menjadi prioritas pembangunan di setiap daerah, hal ini sangat penting untuk Human Capital Investment. Menurut analisis cost benefit program KB yang dilakukan oleh para pakar, hingga saat ini program KB berhasil mencegah kelahiran sebanyak kurang lebih 100 juta jiwa dan mempunyai manfaat sangat besar bagi bangsa dan negara serta kehidupan manusia dan kemaslahatan masyarakat. Adapun manfaat dimaksud adalah sebagai berikut.
Pertama, program KB adalah salah satu solusi dari permasalahan negara, yaitu ketika negara dihadapkan kepada persoalan kependudukan. Apabila program KB tidak berhasil, maka keberhasilan pembangunan lainnya tidak ada artinya karena hanya bersifat sementara. Pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat akan berdampak kepada ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan energi, pengendalian lingkungan, dll.
Kedua, sebagai “human capital investment”, program KB dapat menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi, meningkatkan status gizi ibu dan anak serta meningkatkan perkembangan otak anak. Pengaruh terhadap angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi dapat dirasakan secara langsung karena ibu yang mengatur kehamilannya dengan tepat dapat terhindar dari risiko tinggi akibat terlalu muda atau terlalu tua melahirkan, sering melahirkan dan mempunyai banyak anak. Ibu yang mengatur jarak kelahiran anaknya tentu akan dapat merawat kehamilannya dengan baik sehingga gizi bagi bayinya dapat tercukupi. Dengan demikian maka pertumbuhan fisik dan perkembangan otak dapat berjalan optimal.
Ketiga, program KB merupakan investasi ekonomi, yaitu dapat menghemat pengeluaran pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk konsumsi, biaya pendidikan, dan biaya pelayanan kesehatan reproduksi. Jika program KB stagnan, penduduk Indonesia akan bertambah terus hingga mencapai 255,5 juta jiwa pada tahun 2015. kebutuhan pangan juga akan meningkat 13,5 persen jika dibandingkan dengan kebutuhan pangan bagi 226 juta jiwa pada tahun 2007. Namun bila program KB ditingkatkan, negara akan menghemat sekitar 8 persen karena pertambahan penduduk hanya sekitar 17 juta sampai dengan tahun 2015. Di samping itu, public saving untuk biaya pendidikan dasar diperkirakan sebesar 1,8 trilyun juga merupakan kontribusi dari keberadaaan program KB dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2000, dengan perhitungan biaya pendidikan dasar yang dibutuhkan setiap anak rata-rata 593 ribu rupiah per tahun.(Sumber bkkbn)
Dari penjelasan analisis cost benefit diatas sudah jelas bahwa pelaksanaan program Kependudukan dan KB merupakan kunci utama untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, karena pembangunan tanpa melaksankan program Kependudukan dan KB akan kurang bermakna dan hanya bersifat sementara, sebaliknya pembangunan dengan melaksanakan program Kependudukan dan KB akan bersifat investasi demi menunjang kemakmuran dan kesejahteraan di masa yang akan datang.
Dengan demikian karena Jawa Barat merupakan penentu untuk keberhasilan program Kependudukan dan KB secara Nasional maka sudah sepantasnya bahwa pelaksanaan Program Kependudukan dan KB di Jawa Barat harus mendapat perhatian yang sangat besar baik dari pihak Eksekutif, Legislatif maupun pihak-pihak lain yang peduli terhadap kemajuan dan kemakmuran daerah Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya, marilah kita semua menyamakan visi dan peresepsi demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat karena apabila kita terlambat melakukannya maka kita harus kerja keras lagi untuk berbagi kesejahteraan dengan 43 juta penduduk lebih, sanggupkah kita melakukannya? Jawabannya tentu ada pada hati nurani kita masing-masing, yang paling penting sekarang kita harus dapat mencegahnya sebelum kejadian itu benar-benar terjadi karena kita tidak akan sanggup melakukannya, sekarang ini saja dengan jumlah penduduk sekitar 43 juta sudah merasa kesulitan apalagi dengan bertambah melebihi dari 43 juta maka sudah dapat dipastikan tentang masa depan yang semakin suram, oleh Karena itu kebijakan Gubernur Jawa Barat melalui pengadaan petugas TPD/K (Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan) hendaknya kita dukung bersama, karena hal tersebut sangat membantu dalam pelaksanaan operasional program kependudukan dan KB di lapangan, selanjutnya pelaksanaan program yang bersifat strategis perlu pula mendapat prioritas dalam pelaksanaannya seperti program andalan Jawa Barat yaitu program “GUMELAR” (Gerakan Untuk Memantapkan Lini Lapangan Rancage), hendaknya dapat diadopsi menjadi program secara nasional karena dengan adanya petugas –petugas lapangan yang handal maka persoalan masalah Kependudukan dan KB Insya Alloh dapat teratasi dengan baik. Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan pelaksanaan Program Kependudukan dan KB di Jawa Barat semakin hebat, keluarga punya martabat, kesejahteraan masyarakat jadi meningkat dan tentunya pula dapat selamat dunia dan akherat. Amin.
Dari beberapa sumber yang penulis himpun, terdapat beberapa isu gender dalam program KB dan Kesehatan Reproduksi (KR), serta dalam program Keluarga Sejahtera (KS) dan Pemberdayaan Keluarga (PK) di antaranya sebagai berikut.
1. Kesehatan ibu dan bayi:
a) perempuan kurang mampu memutuskan kapan hamil dan dimana melahirkan;
b) sikap dan perilaku keluarga yang mengutamakan lakilaki;
c) kedudukan perempuan lemah dalam keluarga dan masyarakat;
d) ibu hamil tetap dituntut kerja keras; dan
e) pantangan-pantangan bagi perempuan melakukan kegiatan dan makan makanan tertentu yang cukup gizi.
2. Keluarga berencana:
a) kesertaan ber-KB perempuan lebih besar daripada laki-laki;
b) laki-laki terdiskriminasi dalam pelayanan kontrasepsi (alat dan metode kontrasepsi untuk laki-laki terbatas);
c) perempuan kurang mampu memutuskan metoda kontrasepsi;
d) kontrol dari laki-laki sangat kuat;
e) adanya anggapan bahwa KB adalah urusan perempuan;
e) perempuan sering disalahkan dalam kasus infertilitas.
3. Kesehatan reproduksi remaja:
a) ketidakadilan dalam tanggungjawab (keputusan untuk aborsi menjadikan remaja perempuan terancam keselamatan jiwanya);
b) ketidakadilan dalam hukum (remaja perempuan sering menjadi pihak yang dirugikan seperti tidak boleh melanjutkan sekolah karena hamil/menikah usia di usia dini)
4. IMS dan HIV/AIDS:
a) perempuan dijadikan objek intervensi;
b) perempuan dijadikan sumber masalah dalam praktik prostitusi;
c) perempuan jadi korban penularan HIV dan AIDS.
Sementara itu, isu-isu gender dalam program Keluarga Sejahtera (KS) dan Pemberdayaan Keluarga (PK) adalah sebagai berikut.
1. Aspek kemampuan fisik/materi/ekonomi:
a) perempuan hanya diberikan peran dalam pekerjaan domestik;
b) jabatan kepala keluarga yang mutlak diberikan kepada laki-laki;
c) keterbatasan akses perempuan terhadap pengembangan potensi diri.
2. Aspek kemampuan psikis/mental spiritual:
a) pola pengasuhan yang masih membedakan anak laki-laki dan perempuan;
b) hubungan interaksi dengan anak belum memperhatikan usia dan masih membedakan laki-laki dan perempuan;
c) mengasuh menjadi tanggungjawab ibu saja;
d) laki-laki adalah pengambil keputusan.
Sejak diperkenalkan konsep Women in Development (WID), BKKBN berupaya meningkatkan peran produktif perempuan, terutama yang berkaitan dengan pendapatan sehingga posisi perempuan tidak lagi termarginalkan. upaya ini bertujuan untuk mengangkat peran perempuan dlm “area” produktif sebagai usaha utk memperoleh/ meningkatkan pendapatan keluarga (income generating) dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui UPPKS. Begitu pun ketika Women and Development (WAD) mengemuka, BKKBN berupaya meningkatkan kualitas perempuan melalui family life education yang diimplementasikan melalui kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Bina Lingkungan Keluarga (BLK). Ketika konsep bergeser ke Gender and Development (GAD) yang memandang pentingnya keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan, BKKBN berupaya mengangkat peran dan status perempuan dalam pengambilan keputusan di rumah tangga, terutama dalam pemilihan dan pemakaian alat/metode kontasepsi. Selain itu, melalui metode komunikasi, informasi, edukasi (KIE), kaum perempuan diberikan wawasan mengenai kesehatan reproduksi dan hak reproduksi.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.
Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu Pemerintah wajib memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan ada suatu prinsip yang dijalankan yaitu kepentingan yang berskala kabupaten/kota, ada pula kepentingan yang berskala provinsi dan kepentingan yang berskala nasional. Oleh karena itu sebagai konsekuensi dari prinsip tersebut, diperlukan pengaturan yang sistematis yang menggambarkan adanya hubungan antara tingkat pemerintahan baik yang berkaitan dengan koordinasi, pembinaan, maupun pengawasan yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang.
Dalam bidang Keluarga Berencana selain urusan pemerintahan yang diselenggarakan secara sentralisasi, terdapat urusan atau bagian yang diselenggarakan melalui desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan baik kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi.
Dalam rangka proses penyerahan urusan pemerintahan bidang Keluarga Berencana kepada pemerintah daerah ada filosofi yang perlu diperhatikan bersama. Sesuai dengan arah kebijakan desentralisasi, BKKBN sebagai salah satu instansi pemerintah harus menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah dengan Keppres Nomor 32 Tahun 2003 serta diperbaharui lagi melalui Keppres Nomor 9 Tahun 2004 yaitu bahwa penyerahan kewenangan bidang Keluarga Berencana kepada pemerintah daerah dipandang sangat terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat.
Implementasi Keppres tersebut di atas membawa perubahan lingkungan strategis yang mengakibatkan berbagai implikasi terhadap sistem administrasi serta pemerintahan dan pembangunan termasuk pengelolaan program keluarga berencana di Kabupaten/Kota.
Sampai sejauh ini hendaknya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat membuka mata untuk melihat kenyataan dan mengevaluasi secara langsung ke lapangan bahwa pelaksanaan Program Kependudukan dan KB di Kabupaten/Kota belum dilaksanakan secara merata, hal tersebut disebabkan karena masih adanya Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang belum memiliki OPD KB secara utuh, hal demikian tentunya sangat mengganggu sekali terhadap pekerjaan sehari-hari, karena sangat tidak mungkin semua pekerjaan yang dibebankan kepada OPD KB yang tidak utuh dapat dilaksanakan dengan sempurna seperti Kabupaten/Kota yang memiliki OPD KB secara utuh. Oleh karena itu, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi meliputi :
1. Peningkatan Komitmen Program KB di Setiap Tingkatan.
2. Intensifikasi Pelayanan KB
3. Pemberdayaan Keluarga
4. Intensifikasi Pemantapan PUP
5. Peningkatan Kepedulian dan Peran Serta Masyarakat.
Urusan Program Keluarga Berencana yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi mencakup pula kewenangan yang bulat dan utuh dalam penyelenggaraannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pada dasarnya menjadi prakarsa sepenuhnya kepala daerah, yaitu yang menyangkut penentuan: kebijaksanaan, perencanaan, segi pembiayaan dan perangkat pelaksana.

Faktor-faktor Kegemukan

Makan sudah dikurangi dan melakukan olahraga lebih banyak tapi masih juga sulit menurunkan berat badan. Apa saja yang menyebabkan obesitas susah sekali diperangi? Mungkinkah ada virus obesitas?
Tak sedikit penderita obesitas yang sudah menerapkan rumus kalori masuk sama dengan kalori keluar, olahraga teratur, diet seimbang yang biasanya dilakukan orang untuk menjaga berat badan ideal. Tapi hasilnya tidak ada.

Pakar kesehatan menduga ada faktor-faktor tambahan yang membuat kenaikan berat badan. Efek kurang tidur menjadi pemicu risiko kegemukan dan obesitas.
Peningkatan jumlah penderita obesitas yang pesat selama tiga dekade terakhir ini diduga terkait dengan sedikitnya jumlah jam tidur yang berkurang 2 jam dari yang disarankan (7-8 jam sehari).

"Kurang tidur akan memicu hormon ghrelin, yaitu hormon perangsang nafsu makan dan mengurangi hormon leptin, yaitu hormon pemicu rasa kenyang. Intinya, tidur singkat akan menambah rasa lapar dan nafsu makan untuk menyantap makanan," kata Dr James Gangwisch dari Columbia University seperti dikutip dari Independent, Rabu (6/1/2010).

Carole Caplin, direktur LifeSmart health and Wellbeing Centre di London, mengatakan orang-orang yang kurang tidur cenderung menumpuk lemak. Makan malam dan minum alkohol yang kerap dilakukan orang begadang untuk menghilangkan pikiran karena stres menjadi penyebab obesitas.

Selain kurang tidur, ada beberapa hal lainnya yang bisa menjadi faktor kegemukan.

1. Efek samping obat-obatan
Obat-obatan seperti steroid, anti depresi, anti psychotics dan anti epileptic bisa menstimulasi nafsu makan. Selain itu obat tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan pil kontrasepsi pun bisa menyebabkan berat badan bertambah. Satu-satunya cara untuk menghindari efek samping tersebut adalah dengan berkata jujur pada dokter. Jika memungkinkan dokter akan memberi obat lain yang tidak menimbulkan efek samping gemuk.

2. Efek tua
Seiring bertambahnya usia, kebanyakan pria maupun wanita akan mengalami pertambahan berat badan. Tak heran karena biasanya semakin tua seseorang semakin jarang pula berolahraga. Hal ini akan mempengaruhi metabolisme tubuh dan hormon terutama pada wanita.

3. Efek virus
Rasanya agak aneh mungkin jika dikatakan ada virus yang menyebabkan obesitas. Namun Dr Dhurandher dari Wayne State University in Detroit, Michigan menyebutkan fakta yang berhubungan dengan hal tersebut. Menurutnya obesitas seperti sebuah virus yang cepat menyebar layaknya kebakaran hutan.

Sebuah epidemik meninggalnya ayam pada tahun 1980 di Bombay menunjukkan bahwa ayam yang terinfeksi adenovirus (virus penyebab flu biasa pada manusia) lebih banyak menimpa ayam-ayam yang gemuk daripada ayam kurus. Studi lainnya juga menunjukkan bahwa satu dari lima orang obesitas menunjukkan infeksi adenovirus.

4. Efek kurang bergerak
Tubuh kita sebenarnya ingin bergerak tapi lingkungan yang membatasi dan menekan keinginan tersebut. Menurut Professor Levine, pengarang buku 'Move A Little, Lose A Lot', rata-rata orang hanya berjalan kaki 5.000 hingga 6.000 langkah tiap harinya, padahal seharusnya sekitar di atas 10.0000 langkah.

5. Efek berhenti merokok
Perokok berat membakar sekitar 200 kalori tiap harinya. Rokok juga merupakan penekan nafsu makan karena bisa menghambat produksi hormon insulin di pankreas. Tapi yang mengejutkan adalah, berhenti merokok merupakan penyebab bertambahnya berat badan.

Rata-rata mantan perokok akan mengalami pertambahan berat badan setelah beberapa bulan berhenti merokok. Hal itu disebabkan makanan dijadikan sebagai pengganti rokok untuk menciptakan rasa nyaman. Meski demikian, yang harus diingat adalah berat badan bisa diatasi tapi paru-paru yang sudah rusak akan susah diperbaiki.

6. Efek gen dalam tubuh
Terdapat setidaknya 50 gen yang berhubungan dengan obesitas pada manusia, yang paling terkenal adalah gen FTO. Gen tersebut akan diturunkan dan akan menimbulkan rangsangan nafsu makan di otak. Tapi menurut Dr Sarah Leibowitz dari Rockefeller University, faktor genetik sebenarnya bisa dimanipulasi dan dikalahkan oleh faktor lingkungan.

7. Efek suhu ruangan
Peneliti dari American National Center for Healthy Housing sudah membuktikan pada tikus percobaan bahwa lingkungan yang hangat akan memicu kegemukan. Ketika tubuh kepanasan dan berkeringat, yang paling banyak dikeluarkan tubuh adalah cairan bukan kalori. Tapi ketika berada di lingkungan dingin, tubuh akan bergerak lebih banyak untuk mendapatkan panas dan kehangatan tubuh.

Intinya untuk mencegah obesitas dan mendapat tubuh ideal banyak hal yang harus diperhatikan. Niat ingin sehat dan punya badan ideal akan sia-sia jika hanya mengandalkan satu macam usaha. Untuk sehat, seseorang harus rela mengusahakan semua hal, mulai dari olahraga, makan yang benar hingga tidur cukup. Total konsep adalah rahasia sederhana untuk mendapat badan ideal dan hidup sehat.

"Tidak bisa kita hanya mengandalkan satu macam faktor saja misalkan olahraga terus-terusan atau konsumsi makanan sehat tapi kurang tidur misalnya. Untuk mendapatkan hasil yang bagus dibutuhkan total concept atau konsep keseluruhan," kata dr Phaidon L Toruan, MM yang juga pengarang buku Fat Loss Not Weight Loss saat dihubungi detikhealth, Rabu (6/1/2010).

Menurutnya, tiap orang memang punya jam biologis dan faktor biologis yang berbeda-beda, tapi dengan pengaturan yang baik tidak ada yang mustahil termasuk menjaga berat badan.(Disarikan dari berbagai sumber artikel kesehatan)

Remaja Harapan Bangsa

Kondisi kesehatan reproduksi sangat penting dalam pembangunan
nasional karena remaja adalah aset dan generasi penerus bangsa.
Masyarakat internasional menekankan pentingnya terus menerus
memperjuangkan hak remaja untuk memperoleh informasi dan
pelayanan kesehatan yang dapat melindungi kesehatan reproduksi
mereka secara memadai. Sayang dimana-mana, remaja masih terus
dihalangi untuk memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan
reproduksi yang mereka butuhkan demi memperoleh kesehatan
reproduksi dan kehidupan seksual yang baik.

Orang dewasa sebagai sumber utama bagi anak dan remaja untuk
memperoleh informasi, semakin lama semakin langka (karena
kesibukan) atau semakin tidak memahami ancaman-ancaman baru
terhadap kesehatan reproduksi.

Urbanisasi, perubahan struktur keluarga yang semakin kecil (keluarga
inti) dan perubahan sosial ekonomi lainnya mempunyai dampak pada
sistem tradisional yang pada masa lampau mempersiapkan remaja
menghadapi peran reproduksinya untuk masa depan. Wabah IMS
termasuk HIV dan AIDS menambah tantangan untuk lebih
menyediakan informasi para remaja mengenai ancaman-ancaman
terhadap kesehatan seksual dan reproduksi mereka.

Meskipun hampir semua negara menandatangani kesepakatan
International Conference on Population and Development (ICPD)
tahun 1994, tetapi tidak banyak yang melaksanakannya secara
konsisten. Negara yang secara efektif menyelesaikan masalah
kesehatan reproduksi remaja memperlakukan isu ini sebagai isu yang
mendesak menyangkut kesehatan masyarakat, bukan isu moral.

Sayangnya banyak informasi yang diterima remaja simpang siur
bahkan menyesatkan. Karena itulah negara yang harus menyediakan
informasi baik dan benar agar dapat diakses oleh remaja dari sumber
dan dengan cara yang benar.(informasi dari BKKBN)

FAKTA

Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja di Indonesia

Tingkat pengetahuan remaja di Indonesia tentang kesehatan
reproduksi masih rendah, khususnya dalam hal cara-cara melindungi
diri terhadap risiko kesehatan reproduksi, seperti pencegahan KTD,
IMS, dan HIV dan AIDS. Hasil Survei Kesehatan Reproduksi Remaja
(SKRRI) tahun 2002-03 yang dilakukan oleh BPS memperlihatkan
bahwa tingkat pengetahuan dasar penduduk usia 15-24 tahun tentang
ciri-ciri pubertas sudah cukup baik, namun dalam hal pengetahuan
tentang masa subur, risiko kehamilan, dan anemia relatif masih
rendah.

Demikian pula pengetahuan remaja tentang IMS dan HIV dan AIDS masih
sangat rendah. Gencarnya informasi tentang HIV dan AIDS selama ini
nampaknya belum mampu meningkatkan pengetahuan remaja secara
signifikan tentang penyakit tersebut, apalagi sampai dengan perubahan
perilaku. Apa yang telah banyak dilakukan selama ini nampaknya baru
kesadaran di kalangan remaja bahwa fenomena HIV dan AIDS ada di
sekitar mereka. Masih sangat sedikit remaja yang memiliki pengetahuan
yang benar tentang seluk beluk HIV dan AIDS. Kondisi yang sama juga
berlaku untuk IMS.

Selanjutnya Survei yang pernah dilakukan oleh Lembaga Demografi-Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia pada tahun 1999 dan 2003 membuktikan bahwa
pemberian informasi seksualitas tidak terbukti mendorong remaja
mencoba atau menjadi aktif untuk melakukan hubungan seks. Pemberian
informasi atau pelatihan yang benar tidak mengajarkan remaja melakukan
hubungan seks atau berperilaku seksual aktif. Penelitian ini mempunyai
temuan yang sama dengan beberapa survei di berbagai negara.(Sumber Rujukan BKKBN)

Ingat Kesehatan....!!!

Manfaat Sayur dan Buah Bagi Kesehatan

Sayur dan buah telah dimanfaatkan sejak ribuan tahun yang lalu untuk dikonsumsi dan diolah secara alami tanpa menggunakan campuran apa pun. Kandungan zat gizi seperti vitamin dan mineral terbanyak bersumber dari sayur dan buah.
Sayuran daun berwarna hijau gelap seperti bayam, katuk, dan buah atau sayuran berwarna kuning/oranye seperti wortel, kentang, tomat, labu kuning, pepaya, mangga, dll. ternyata kaya akan vitamin A. Vitamin ini berfungsi mempertahankan kesehatan mata, struktur kulit, rambut, dan gigi.
Buah dan sayur juga kaya vitamin E. Vitamin E banyak terdapat pada sayuran berdaun hijau (bayam) dan tomat. Buah dan sayur yang kaya vitamin E mampu mencegah terjadinya penyakit jantung, kanker, stroke, dan infeksi virus.
Tidak hanya itu, buah dan sayuran juga banyak mengandung vitamin C. Vitamin C ini berfungsi sebagai antioksidan, kesehatan gusi, dan mencegah terjadinya luka memar. Dalam buah-buahan vitamin C banyak terdapat pada jambu biji, jeruk, tomat, mangga, dan sirsak.
Dalam sebuah tulisannya Dra Emma S. Wirakusumah, MSc. mengungkapkan bahwa dari berbagai riset menunjukkan buah dan sayuran selain sarat vitamin dan mineral juga mengandung zat nongizi yang bermanfaat bagi kesehatan antara lain serat, phytokimia, dan lain-lain.
Phytokimia dapat menetralkan racun obat dan zat karsinogen dengan jalan menetralkan radikal bebas, menghambat enzim yang mengaktifkan karsinogen, sekaligus merangsang enzim yang menetralkan zat karsinogen.
Buah-buah dan sayuran yang mengandung phytokimia di antaranya bayam, kangkung, brokoli, sawi, kacang-kacangan, tomat, pepaya, anggur, jeruk, wortel, dan lain-lain.
Buah-buahan biasanya dikonsumsi masih dalam keadaan segar. Sayuran diolah dengan cara dimasak dengan sedikit air atau ditumis maupun berupa masakan berkuah misalnya sup. Cara lain yang banyak dilakukan akhir-akhir ini yaitu dalam bentuk jus.

Sebaiknya Anda Tahu

Apa itu HIV?
HIV ada singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus yang menyebabkan rusaknya/melemahnya sistem kekebalan tubuh manusia

• Bagaimana virus HIV bisa menimbulkan rusaknya sistem kekebalan manusia
Virus HIV membutuhkan sel-sel kekebalan kita untuk berkembang biak. Secara alamiah sel kekebalan kita akan dimanfaatkan, bisa diibaratkan seperti mesin fotocopy. Namun virus ini akan merusak mesin fotocopynya setelah mendapatkan hasil copy virus baru dalam jumlah yang cukup banyak. Sehingga lama-kelamaan sel kekebalan kita habis dan jumlah virus menjadi sangat banyak.
• Dimanakah virus HIV ini berada ?
HIV berada terutama dalam cairan tubuh manusia. Cairan yang berpotensial mengandung virus HIV adalah darah, cairan sperma, cairan vagina dan air susu ibu. Sedangkan cairan yang tidak berpotensi untuk menularkan virus HIV adalah cairan keringat, air liur, air mata dan lain-lain.

• Apakah CD4 itu ?
CD 4 adalah sebuah marker atau penanda yang berada di permukaan sel-sel darah putih manusia, terutama sel-sel limfosit. CD 4 pada orang dengan sistem kekebalan yang menurun menjadi sangat penting, karena berkurangnya nilai CD4 dalam tubuh manusia menunjukkan berkurangnya sel-sel darah putih atau limfosit yang seharusnya berperan dalam memerangi infeksi yang masuk ke tubuh manusia. Pada orang dengan sistem kekebalan yang baik, nilai CD4 berkisar antara 1400-1500. Sedangkan pada orang dengan sistem kekebalan yang terganggu (misal pada orang yang terinfeksi HIV) nilai CD 4 semakin lama akan semakin menurun (bahkan pada beberapa kasus bisa sampai nol).

• Apa fungsi sel CD4 ini sebenarnya ?

Sel yang mempunyai marker CD4 di permukaannya berfungsi untuk melawan berbagai macam infeksi. Di sekitar kita banyak sekali infeksi yang beredar, entah itu berada dalam udara, makanan ataupun minuman. Namun kita tidak setiap saat menjadi sakit, karena CD4 masih bisa berfungsi dengan baik untuk melawan infeksi ini. Jika CD4 berkurang, mikroorganisme yang patogen di sekitar kita tadi akan dengan mudah masuk ke tubuh kita dan menimbulkan penyakit pada tubuh manusia


• Apa gejala orang yang terinfeksi HIV menjadi AIDS?

Bisa dilihat dari 2 gejala yaitu gejala Mayor (umum terjadi) dan gejala Minor (tidak umum terjadi):

Gejala Mayor:
- Berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan
- Diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan
- Demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan
- Penurunan kesadaran dan gangguan neurologis
- Demensia/ HIV ensefalopati

Gejala MInor:
- Batuk menetap lebih dari 1 bulan
- Dermatitis generalisata
- Adanya herpes zostermultisegmental dan herpes zoster berulang
- Kandidias orofaringeal
- Herpes simpleks kronis progresif
- Limfadenopati generalisata
- Infeksi jamur berulang pada alat kelamin wanita
- Retinitis virus sitomegalo

• Bagaimana HIV menjadi AIDS?
Ada beberapa Tahapan ketika mulai terinfeksi virus HIV sampai timbul gejala AIDS:

1. Tahap 1: Periode Jendela
- HIV masuk ke dalam tubuh, sampai terbentuknya antibody terhadap HIV dalam darah
- Tidak ada tanda2 khusus, penderita HIV tampak sehat dan merasa sehat
- Test HIV belum bisa mendeteksi keberadaan virus ini
- Tahap ini disebut periode jendela, umumnya berkisar 2 minggu - 6 bulan


2. Tahap 2: HIV Positif (tanpa gejala) rata-rata selama 5-10 tahun:
- HIV berkembang biak dalam tubuh
- Tidak ada tanda-tanda khusus, penderita HIV tampak sehat dan merasa sehat
- Test HIV sudah dapat mendeteksi status HIV seseorang, karena telah terbentuk antibody terhadap HIV
-Umumnya tetap tampak sehat selama 5-10 tahun, tergantung daya tahan tubuhnya (rata-rata 8 tahun (di negara berkembang lebih pendek)

3. Tahap 3: HIV Positif (muncul gejala)
- Sistem kekebalan tubuh semakin turun
- Mulai muncul gejala infeksi oportunistik, misalnya: pembengkakan kelenjar limfa di seluruh tubuh, diare terus menerus, flu, dll
- Umumnya berlangsung selama lebih dari 1 bulan, tergantung daya tahan tubuhnya

4. Tahap 4: AIDS
- Kondisi sistem kekebalan tubuh sangat lemah
- berbagai penyakit lain (infeksi oportunistik) semakin parah
(Disarikan dari berbagai sumber)