PEMBANGUNAN DAN ADMINISTRASI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menelaah Administrasi Pembangunan dibedakan adanya dua pengertian, yaitu administrasi bagi pembangunan dan pembangunan administrasi itu sendiri . Untuk lebih mengerti tentang kedua pengertian tersebut dapat dibedakan dari sisi pendekatan yang digunakan yaitu untuk membahas administrasi bagi pembangunan konteks yang digunakan adalah pendekatan manajemen oleh karena itu pada dasarnya dapat dikatakan bahwa masalah administrasi bagi pembangunan adalah manajemen pembangunan, sedangkan untuk menerangkan pengertian pembangunan administrasi konteks yang digunakan adalah lebih mengarah kepada pendekatan organisasi.

Adapun makalah ini disusun kajiannya akan bermuara kepada bagaimana memahami administrasi pembangunan sesuai dengan bahan materi pada Buku Mark Turner dan David Hulme (TH) pokok bahasan bagian ke 1, dan hal ini merupakan pemenuhan salah satu tugas individu yang diberikan oleh Prof.Dr.Ir. Ginandjar Kartasasmita dalam mata kuliah Administrasi Pembangunan pada Program Study Doktor Ilmu Sosial (S3) di Universitas Pasundan Bandung. Selanjutnya untuk dapat memahami makalah ini penulis memberi judul yang disesuaikan pula dengan thema yang dibahas yaitu “Pembangunan dan Administrasi” kemudian dalam penyajian makalah ini penulis akan membahasnya serta membagi ke dalam beberapa bab yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan dan komentar. Penulis menyadari akan segala keterbatasan yang ada dalam penyajian makalah ini untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan agar makalah ini lebih sempurna dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

1.2 Keberhasilan Pembangunan

Kinerja organisasi sektor publik merupakan elemen penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan, hal tersebut telah menjadi saksi dan menjadi pendorong yang kuat bagi pembangunan ekonomi dan sosial oleh mayoritas Negara di dunia sejak decade akhir perang Dunia Kedua.Para pemimpin negara-negara ini (sering disebut sebagai Dunia Ketiga) telah berjuang untuk mensejahterakan rakyatnya dengan cara merumuskan kebijakan dan melaksanaan berbagai macam program pembangunan. Namun demikian dalam pelaksanaanya tidak selalu berjalan mulus karena pencapaian pembangunan dalam waktu singkat ternyata terbukti sulit untuk dipahami sehingga organisasi sektor publik sering berkinerja buruk dengan melakukan peran yang tidak pantas sehingga bertindak tidak efisien dan korupsi, tetapi bagi Negara-negara yang telah tepat melaksanakan berbagai kebijakan telah mengalami perkembangan yang cepat dan berkelanjutan contohnya Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Thailand, dan Malayasia, hal tersebut dipengaruhi oleh politisi yang berhasil memberikan nasihat kebijakan yang tepat dan juga memiliki organisasi sektor publik yang efektif.

1.3 Kinerja Organisasi Sektor Publik

Kinerja organisasi sektor publik merupakan elemen penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan, dalam hal ini ada 4 topik yang merupakan focus dalam pembahasan kinerja organisasi sektor publik yaitu : Pertama, mengeksplorasi konteks beragam pembangunan dan organisasi sektor publik baik dari segi sejarah intelektual dan melalui faktor lingkungan konvensional yang bersifat ekonomi, sosial, demografi dan politik.

Dalam hal ini aspek organisasi pembangunan tidak dapat dikurangi untuk memperbaiki teknis. Metafora yang menyamakan organisasi untuk mesin bisa sangat menyesatkan karena mereka menunjukkan bahwa mengubah busi atau menambahkan sebuah transformator entah bagaimana setara dengan memilih sekretaris departemen baru. Sistem manajemen, teknik administrasi dan desain organisasi ini tidak netral. Kedua, menganalisa cara di mana organisasi sektor publik mempengaruhi kebijakan dan program pembangunan serta efek hasil yang dicapai. Dalam hal ini menyangkut tentang pentingnya lingkungan organisasi, yang merupakan faktor dan kekuatan di mana organisasi beroperasi. contohnya adalah hubungan yang terjadi antara organisasi dan individu-individu dalam organisasi, hubungan tersebut dapat terjalin dengan baik dan memiliki efek mendalam pada pelaksanaan operasional organisasi. Ketiga, mengidentifikasi dan mendiskusikan kesesuaian pendekatan untuk meningkatkan kontribusi bahwa sektor publik berpengaruh untuk pembangunan. Dalam hal ini organisasi sektor publik menekankan satu aspek dari lingkungan administrasi, yaitu pentingnya pertimbangan politik dalam analisis administrasi dan praktek.

Tindakan organisasi terjadi dalam konteks ini bahwa kekuasaan dan otoritas menyerap hubungan antara anggota organisasi dan antara orang-orang dalam organisasi serta orang-orang di lingkungan eksternal, pola ini dapat tercermin dalam keanekaragaman praktek. Misalnya rasionalitas teknis akan sering menjadi panduan masyarakat miskin untuk keputusan dan perilaku. Contohnya kita ingin memahami mengapa organisasi pedesaan bagi masyarakat miskin seringkali gagal, oleh karena itu kita perlu pula untuk memahami terhadap lanskap politik sampai sejauhmana upaya organisasi dalam beroperasi. Keempat, Kontes ideologi sangat dominan pada dekade terakhir - 'masyarakat-yang buruk, pribadi-yang baik' - yang berpendapat untuk meminimalkan peran organisasi sektor publik dalam pembangunan.

Dalam hal ini perbaikan organisasi bukanlah obat mujarab untuk pembangunan. Pembangunan adalah multifaset dan keberhasilan atau kegagalan didasarkan pada lebih dari desain organisasi, reformasi administrasi atau manajemen sumber daya manusia. Bernard Schaffer (1969, p. 202) mengamati lebih dari dua dekade lalu, bahwa 'Seluruh pelajaran merupakan pekerjaan administrasi pembangunan hanya dalam hubungannya dengan faktor-faktor lain dari perubahan'. Selanjutnya, organisasi sektor publik dapat dimanfaatkan untuk menindas atau mempertahankan desa tetapi sebaiknya harus diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

BAB II

PEMBAHASAN DAN KOMENTAR

2.1 Pembangunan dan Administrasi

Untuk mewujudkan terselenggaranya pembangunan administrasi seperti juga halnya istilah administrasi pembangunan pada umumnya digunakan untuk negara berkembang, sedangkan pembaharuan administrasi tidak hanya dilakukan di negara berkembang saja, tetapi juga dapat diterapkan di negara yang lebih maju. Untuk mengetahui secara lebih jelas kedua pengertian tersebut baik pembangunan maupun administrasi penulis akan membahasnya secara tersendiri.

2.1.1 Pembangunan

Sejak Perang Dunia Kedua, pembangunan telah identik dengan perubahan ekonomi, sosial dan politik di negara-negara Afrika, Asia, Amerika Latin, Karibia dan Pasifik Selatan. Negara-negara ini dipilih karena berbagai label sebagai negara terbelakang, kurang-pembangunan. Tetapi tidak ada konsensus tentang makna pembangunan.

Sampai akhir tahun 1960-an perspektif modernisasi pembangunan memegang kekuasaan. Pengembangan dipandang sebagai proses evolusi di mana negara-negara berkembang melalui serangkaian tahapan diidentifikasi untuk menjadi modern. Adapun bentuk masa depan tidak memerlukan imajinasi dan spekulasi bukti teori evolusi sebelumnya seperti Marx, Durkheim dan Weber. Masa depan untuk negara-negara berkembang sudah ada dan bisa dilihat dalam bentuk masyarakat Barat yang maju, terutama Amerika Serikat (misalnya, Moore, 1963).

Menurut pendapat Goulet (1992, p. 470) bahwa pembangunan adalah pedang bermata dua yang membawa manfaat, tetapi juga menghasilkan kerugian dan menghasilkan nilai konflik'.

Pembangunan membutuhkan pemikiran ulang dan pembaharuan. Ini telah dilakukan sebelumnya dan harus menjadi proses yang konstan. Berikut ini ada 5 poin definisi pembangunan yang merupakan hasil dari seminar 1986 di Institut Marga, Kolombo, Sri Lanka.

1. Komponen ekonomi berurusan dengan penciptaan kekayaan dan kondisi membaik dari kehidupan material, merata;
2. Unsur sosial diukur sebagai kesejahteraan di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan dan lapangan kerja;
3. Dimensi politik termasuk nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan politik, pembebasan, dan beberapa bentuk demokrasi;
4. Dimensi budaya pengakuan atas fakta bahwa budaya memberi identitas dan harga diri kepada orang-orang;
5. Paradigma penuh kehidupan, yang mengacu pada makna sistem, simbol, dan keyakinan tentang makna akhir dari kehidupan dan sejarah; dan
6. Sebuah komitmen untuk pembangunan ekologi dan berkelanjutan sehingga generasi sekarang tidak melemahkan posisi generasi mendatang.

Sumber: Dimodifikasi dari Goulet, D. (1992) 'Pembangunan: Pencipta dan Perusak dari Nilai', World Development, vol. 20 (3), pp. 467-75

2.1.2 Administrasi

Banyak sekali pengertian atau definisi administrasi yang dikemukakan oleh para ahli tetapi yang paling mendasar adalah pengertian dari Waldo, yang menyatakan bahwa administrasi negara adalah species dari genus administrasi, dan administrasi itu sendiri berada dalam keluarga kegiatan kerjasama antar manusia. Waldo (1992).

2.1.3 Administrasi pembangunan

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan administrasi pembangunan perlu dipelajari hakikat administrasi, yaitu administrasi negara atau administrasi publik dan hakikat pembangunan.

Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di Negara-negara yang sedang membangun dengan tujuan untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata-pranata sosial, politik, dan ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil. Dari sudut praktik, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam satu kesatuan pengertian, yakni administrasi dan pembangunan. Perkembangan administrasi pembangunan, baik dalam tataran teoritik maupun praktik, mengikuti perkembangan pemikiran studi administrasi khususnya administrasi Negara dan studi pembangunan . Ginandjar Kartasasmita ( Administrasi Pembangunan, hal 34)

Selanjutnya pendapat mengenai administrasi pembangunan dari Dwivedi dan Nef (1982) melampaui 'kebuntuan' dan menegaskan bahwa pembangunan administrasi dalam 'krisis'. Menggunakan kerangka ketergantungan gaya mereka berpendapat bahwa pembangunan administrasi telah menjadi 'gagal total', 'anti-pembangunan', otoritarianisme birokratis dan tampaknya segala sesuatu yang salah dengan pembangunan. Perkembangan kedua dengan tegas dianjurkan oleh Dwivedi dan Nef (1982) adalah penelitian untuk bentuk-bentuk alternatif pendekatan organisasi untuk pembangunan. Bukan hanya mengkritik kegagalan, orang-orang mulai melihat keberhasilan dan inovasi, misalnya dengan melihat pengalaman eksperimen adat di Cina, Guinea-Bissau, Tanzania dan Libya. Kemudian beberapa organisasi di Thailand, India, Sri Lanka dan Bangladesh memproduksi hasil pembangunan baik dan pertumbuhan organisasi yang cukup besar (Korten, 1980), Rondinelli (1983) sangat ingin untuk mengidentifikasi pelajaran dari pengalaman masa lalu yang dapat meningkatkan pembangunan administrasi di masa depan.

Meskipun ada beberapa keterlambatan dalam ekspor model manajemen publik baru untuk negara-negara berkembang, tetapi selanjutnya telah dipastikan bahwa transfer yang lebih cepat prosesnya dimulai. sehingga ketertinggalan sampai sekarang telah berkurang dan negara-negara berkembang saat ini memiliki akses ke ide-ide terbaru dalam manajemen. Yang paling sering diambil Barat yaitu dari Jepang (misalnya, gerakan kualitas). Selanjutnya ada beberapa tema kontemporer dalam administrasi pembangunan yaitu : 

1. Pemerintah terbatas dalam kapasitas mereka, dan keterbatasan ini harus dimasukkan ke dalam desain program publik. 
2. Karena pemerintah tidak bisa melakukan itu semua, saluran alternatif dan komplementer perlu diidentifikasi dan dibina.
3. Program desainer mengenali dan memanfaatkan sifat pluralistik administrasi publik.
4. Partisipasi adalah dimensi penting dalam administrasi pelayanan publik. Konteks masyarakat menyediakan baik peluang khusus dan kendala khusus untuk administrasi pembangunan.
5. Ada apresiasi yang disempurnakan ketidakpastian dan kontinjensi yang melekat dalam upaya yang disengaja di perubahan perkembangan. 
6. Ada tekanan baru pada pemerintah (a) untuk mengambil produktivitas yang lebih besar dari pengeluaran terus dan (b) untuk reorientasi birokrasi pemerintah untuk melayani masyarakat yang kurang beruntung yang lebih responsif. Sumber, Esman, MJ (1988) ‘The Maturing of Development Administration’, Public Administration and Development, vol. 8 (2), hlm. 125-34.

Semua pandangan dan tindakan memiliki beberapa arti politik, terutama jika Anda percaya bahwa pembangunan harus berorientasi kepada orang miskin, sebagian besar ditentukan oleh orang miskin dan menggabungkan elemen kuat dari pengetahuan akar rumput dan kebijaksanaan.

Akhirnya, dapat dimengerti bahwa administrasi pembangunan (atau kebijakan dan manajemen) berlaku untuk sejumlah besar orang dalam sejumlah besar negara. Negara-negara sangat bervariasi bila diukur dengan indikator statistik pembangunan atau dalam hal budaya dan sejarah. Bahkan di negara-negara, betapapun kecil dalam hal populasi, bisa ada perbedaan daerah yang besar. Judul kolektif seperti Third World atau South memberikan kesan kemiripan dengan kelompok yang berbeda dari negara. Keragaman adalah administrasi pembangunan yang harus di atasi.

Komentar : Pada hakekatnya pelaksanaan pembangunan adalah untuk menuju kepada arah yang lebih baik, oleh karena itu di dalam pelaksanaannya diperlukan sinergitas yang baik antara pola perencanaan yang sudah disusun dengan sumber daya manusia yang akan melaksanakan proses pembangunan tersebut. Jangan sampai pola perencanaan yang sudah tersusun dengan baik akan menjadi tidak berguna bahkan terkesan gagal dikarenakan SDM yang melaksanakannya tidak disiplin dan konsekwen terhadap perencanaan yang sudah dibuat. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan administrasi. Administrasi pada prinsipnya merupakan suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan. Pelaksanaan administrasi merupakan salah satu proses terpenting dalam penyelenggaraan sebuah organisasi namun demikian pelaksanaan administrasi bukan satu-satunya kegiatan yang dilaksanakan di dalam organisasi sehingga ketika proses administrasi berlangsung hal tersebut tidak akan lepas dari pelaksanaan manajemen, kepemimpinan, human relation dan komunikasi. Sehingga kesimpulannya dapat dikatakan bahwa inti dari penyelenggaraan organisasi adalah pelaksanaan administrasi, kemudian inti dari administrasi adalah pelaksanaan manajemen, selanjutnya inti dari manajemen adalah kepemimpinan, sedangkan inti dari kepemimpinan adalah human relation, yang terakhir inti dari human relation adalah komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ginandjar, Kartasasmita. “ Administrasi Pembangunan ” ,Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya Di Indonesia,LP3ES. 1996.

Mark Turner And David Hulme. “ Governance, Administration & Development “. Making The State Work.Kumarian Press. 1997.

Miftah Thoha, “ Ilmu Administrasi Publik Kontemporer ”. Kencana. 2008.